Wajar Ada Protes BLT DD

ARGA MAKMUR RU – Arus protes atas pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dipicu tudingan ketimpangan saat verifikasi, memunculkan keengganan pemerintah desa merealisasikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagaimana instruksi Kemendes dan Kemenkeu hingga September 2020 itu. Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menilai, aksi protes ini wajar dan tetap harus diselesaikan dengan baik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Ir Budi Sampurno, menyampaikan, kalau JPS itu tetap harus dilaksanakan, sesuai dengan instruksi pemerintah. Dimana, periode Juli ini merupakan realisasi BLT terakhir untuk indeks bantuan Rp 600 ribu dan akan dilanjutkan ke Agustus dan September dengan penurunan indeks bantuan, menjadi Rp 300 ribu untuk setiap penerima bantuan.

“Tetap harus dilaksanakan. Karena ada konsekuensi di sektor keuangan desa itu sendiri, ketika tidak melaksanakan. Karena akan menjadi syarat, ketika mengajukan pencairan dana,” kata Budi Sampurno, kemarin.

Untuk itu, Budi menegaskan, proses instrumen awal yakni penetapan sasaran pprogram, harus berdasarkan regulasi yang mengatur dan transparan baik proses dan anggaran.

“Soal adanya aksi protes itu wajar. Ini karena psikis masyarakat yang juga terimbas, akibat krisis yang disebabkan pandemi Covid-19,” pungkasnya. (bep)

__Terbit pada
29 Juni, 2020
__Kategori
News