Kebijakan Pemerintah Dinilai Belum Terbukti, Petani Harus Mandiri


BENGKULU RU – Petani harus mampu bangkit dan mandiri dalam menyongsong waktu yang terus berjalan. Terlebih sampai dengan saat ini kebijakan pemerintah dinilai belum terbukti maksimal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Demikian disampaikan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi, S.Sos, Minggu (23/5).

“Tidak bisa kita pungkiri, sampai dengan saat ini petani masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Makanya petani harus bangkit dan mandiri, karena para petani pantas untuk sesegera mungkin merubah nasib dan kehidupannya. Kita sadar betul jika para petani perlu dibela dan dilindungi dari hal-hal yang memarginalkan kehidupannya,” ungkap pria yang akrab disapa Edi Tiger ini.

Terlebih, lanjut Edi, berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah, terbukti belum mampu menuntaskan akar masalah yang sesungguhnya harus dihadapi petani. “Bukti ini bisa kita lihat, masih sedikitnya alokasi anggaran untuk menopang sektor pertanian dan juga perkebunan. Jadi wajar jika potret petani dalam pembangunan, belumlah seindah yang dimimpikan,” sindirnya.

Menurutnya, petani sangat layak menyandang pahlawan pangan, karena berkat kerja keras mereka, hingga saat ini seluruh anak bangsa masih bisa mengkonsumsi nasi. “Ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19, petani terus-menerus dan konsisten dalam menggeluti profesi mereka. Tinggal lagi dukungan atau kebijakan pemangku kepentingan untuk petani,” tegas Edi.


Edi Tiger

Lebih jauh dikatakannya, upaya membangkitkan petani agar mampu mengubah nasib, bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan dan kendala yang perlu dilalui. Salah satunya terkait dengan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, yang tentu saja berpihak pada petani. Pemerintah pun tidak bisa setengah hati melakoni tanggungjawabnya kepada petani.

“Seiring dengan itu, petani juga harus bisa merubah pola pikirnya. Salah satunya untuk menjadi pengusaha, sehingga petani tidak lagi hanya diarahkan sekedar untuk bercocok-tanam dalam rangka peningkatan produksi menuju swasembada. Petani jangan lagi dipandang ibarat mesin produksi,” singkat anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra ini. (tux)